Article

Kursi DKI 2 Kian Berdebu

Oleh: Komski
——————————–

Hari-hari ini, praktis hampir tak ada pemberitaan soal calon wakil gubernur DKI di sejumlah media. ‘Debu’ di Kursi DKI dua pun kian tebal.

Kursi peninggalan Sandiaga Uno sempat memanas, pada awal ditinggalkan. Sejumlah nama digadang-gadang bakal duduk di kursi orang nomor dua di Jakarta.

Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada beberapa nama di antaranya; eks Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera, dan Wakil Ketua DPRD Triwisaksana.

Sementara partai pengusung Anies-Sandi lainnya, Gerindra tak mau kalah. Partai berlambang kepala burung garuda ini menyorongkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik.

Sikap Gerindra pun direspons Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Dia mengklaim Gerindra sudah sepakat kursi wagub DKI diserahkan ke PKS.

Namun, Hidayat masih setengah hati untuk membuka isi surat perjanjian dengan Partai Gerindra. Wakil Ketua MPR itu hanya menekankan bahwa Gerindra sudah legawa menyerahkan kursi Wagub DKI untuk PKS.

“Saya kira sampai hari ini komitmen masih tetap ada, yaitu bahwa Gerindra akan mempersilakan PKS mengajukan cawagub dari PKS,” jelas Hidayat.

Berpijak pada peraturan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria ngotot untuk menyodorkan nama. Menurutnya partai pengusung cagub-cawagub berhak menyodorkan nama. M Taufik adalah kader terbaik Gerindra dan layak menduduki posisi DKI-2.

Di tengah-tengah polemik pengisian jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta antara PKS dan Gerindra, Anies mengeluh. Pada 20 September 2018 Anies blak-blakan kewalahan.

“Kalau ada Sandi tuh enak bisa tek-tok. Saya sering WhatsApp, bro (ambil agenda) pagi ya, dia bilang siap,” cerita Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Kemudian, nama yang bakal diusung PKS pun mengerucut menjadi dua. Yaitu; mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPD PKS DKI Jakarta Agung Yulianto. Sementara itu Gerindra tetap menyodorkan M Taufik.

Namun, nama-nama tersebut belum dikirimkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Prasetio segera mengirimkan surat kepada dirinya dan Anies. Setelah itu, nantinya akan dilakukan bahasan dengan anggota DPRD DKI setelah surat masuk.

Sekadar diketahui, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu diatur di Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, “Dalam hal wakil gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.”

Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna. Hal itu diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Be Sociable, Share!
94 views

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail