Article

Ratna Sarumpaet, Kemudian Augie

Oleh:Komsky
_______________

Jakarta: “Iya memang sudah tersangka,” kalimat itu adalah satu-satunya pernyataan aktivis Ratna Sarumpaet di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 4 September 2018 malam.

Mantan juru kampanye pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diperiksa selama 2,5 jam. Sebelumnya pelakon utama seniman teater itu ditangkap, saat ingin bertolak ke Chile. Dia dipaksa turun dari pesawat, lantaran masuk daftar cekal.

Ratna menjadi orang yang paling banyak dibicarakan, setelah mengaku dikeroyok orang tiga orang tak dikenal di Husein Sastranegara Bandung. Peristiwa itu dikabarkan terjadi usai Ratna menghadiri konferensi internasional.
Foto muka yang lebam pun viral. Merespons informasi tersebut, polisi pun menyelidiki. Sejumlah kejanggalan pun disampaikan ke publik.

Hasilnya, Ratna diketahui pada tanggal 20 September 2018 mendaftar ke RS Bina Estetika, Menteng Jakarta. Kemudian, pada 21 September 2018, Ratna teregistrasi di rumah sakit kecantikan tersebut hingga 24 September.

Ratna saat ini mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Dia dijerat pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan pasal 28 jo pasal 45 Undang-undang ITE terkait penyebaran hoaks penganiayaan. Atas kasus tersebut, Ratna Sarumpaet terancam hukuman 10 tahun penjara.

Augie Fantinus
Selain Ratna, Artis Augie Fantinus juga mengalami nasib yang hampir serupa. Augie menjadi tersangka, dengan dijerat pasal yang sama. Yaitu pasal 28 ayat 2 jo Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan Pasal 310 ayat 1 jo 311 KUHP.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Sementara Pasal 45A ayat 2 berbunyi: “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Augie pun kini mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Presenter muda ini ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan unggahan videonya.

Dalam video tersebut, Augie menyebut oknum anggota polisi menjual tiket pertandingan basket Asian Para Games 2018. Oknum tersebut mencoba menawarkan tiket kepada calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.
Memalukan!!! Ini hari pertama gua ke GBK untuk support Timnas Basket Kursi Roda INDONESIA @jakartaswift.basketball di @asianpg2018….Bangga senang terharu sama antusias penonton yang penuh FULL HOUSE di lapangan basket senayan,” isi keterangan video tersebut.

“Bahkan gue pun beli tiket bersama coach @hermanto1978 dan ngantri panjang untuk masuk ke dalam lapangan. Tapi gue kecewa dan emosi dengan kejadian ini! Polisi yang seharusnya tugas menjaga dan melayani masyarakat justru oknum polisi jadi calo. Ini Oknum! Pantaskah! Biar masyarakat yang menilai. Saya melakukan ini karena saya cinta Indonesia,” tulis keterangan yang ditulis Augie Fantinus pada video itu.

Video berdurasi 15 detik pun viral di media sosial dari akun Instagram @augiefantinus. Tak lama video tersebut dihapus.

Polisi pun buru-buru merespons tudingan Augie. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Roma Hutajulu, membantah anggotanya menjadi calo tiket.

“Di video tersebut ada orang dari pihak Inapgoc juga yang kaos hitam sebagai saksi bahwa itu bukan calo,” kata Roma.

Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya, Kombes Argo Yuwono juga membantah tuduhan itu.Argo mengatakan, polisi yang ditudingnya sebagai calo itu sedang membantu pihak SD Tarakanita untuk membeli 100 tiket. Namun, dari 100 tiket yang sudah dibeli didapati kelebihan lima tiket.

Kemudian polisi tersebut memutuskan untuk mengembalikan tiket atau refund, tetapi tidak bisa. Augie yang berada di antrean pembeli tiket pun merekam kejadian itu dan menuding polisi tersebut sebagai calo.

UU ITE
Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menuai kontroversi dan dianggap multitafsir. Undang-undang ini kemudian direvisi. Undang-Undang Perubahan UU ITE disahkan lewat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 27 Oktober 2016. Revisi tersebut resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016.

Setidak ada tujuh poin perubahan. Berikut tujuh poin tersebut:

Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ‘ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik’ pada Pasal 27 ayat 3.

Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Juga menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pada Pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Ketiga, melaksanakan putusan MK atas Pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Juga menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

Keempat, sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHAP.
Kelima, memperkuat peran PPNS UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.

Keenam, menambahkan ketentuan ‘right to be forgotten’: kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan ‘right to be forgotten’ dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet.
Selain Ratna Sarumpaet dan Augie Fantinus. Catatan Tatap.id, ada empat orang yang pernah dijerat UU ITE, mereka yaitu:

Prita Mulyasari
Kasus Prita muncul pada 2009. Prita dianggap mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Tengarang. Dia mengirimkan surat elektonik (email) yang berisi keluhan ketidakpuasan atas pelayanan RS Omni. Kasus ini menyita perhatian publik, hingga lahirnya gerakan koin Prita.

Kasus Prita berujung hingga palu Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim kasasi MA menghukum Prita Mulyasari selama enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Vonis itu dijatuhkan lantaran kasasi jaksa penuntut umum dikabulkan dalam kasus pencemaran nama baik atas Rumah Sakit (RS) Omni Internasional lewat surat elektronik Prita Mulyasari.

Prita tidak harus menjalani pidana penjara atau ditahan. Namun, dalam jangka satu tahun Prita tidak boleh melakukan tindak pidana sejenis dan harus berkelakuan baik.

Ervani Emi Handayani
Ervani sempat dijerat Pasal 27 UU ITE, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP lantaran status di Facebooknya. Ervani dituding melakukan pencemaran nama baik terhadap sebuah perusahaan.

Namun, Pengadilan Negeri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah menjatuhkan vonis bebas terhadap Ervani pada 2015. Pengadilan mengganggap Majelis hakim menilai, unsur dengan sengaja mencemarkan nama baik dan penghinaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Alexander Aan
warga Muaro Sijunjung, Sumatera Barat ini divonis kurungan penjara 2,5 tahun lantaran terbukti bersalah. Dia dianggap menghina agama Islam dan Nabi Muhammad melalui akun Facebook dan halaman group Ateis Minang pada 2012, Aan dijerat Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menyebarkan kebencian rasial dan agama.

Yusniar
Status Facebook yang diunggahnya pada 14 Maret 2016, menyebabkan Yusniar harus berurusan dengan hukum. Dia menuliskan status berisi ungkapan kekesalan atas kejadian yang menimpa rumah orangtuanya.
Ia ditahan karena tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial. Yusniar akhirnya divonis bebas.

Buni Yani
Dosen komunikasi ini mengunggah ulang video berisi pidato Ahok di Kepulauan Seribu tentang Surah Al Maidah 51. Dia pun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Majelis hakim menilai, perbuatan Buni Yani memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Jempolmu harimaumu!

Be Sociable, Share!
103 views

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail